Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Menghasilkan lulusan yang bermoral Pancasila dan berwawasan kebangsaan.

Weblink UNTAG

Info Akademik

  • Agenda Kegiatan Kampus
  • INFO PMB
  • Info Kalender Akademik
  • Info Wisuda 2014
  • Info Kegiatan Semester Mahasiswa
  • Info Kegiatan Alumni
  • Info Keanggotaan E-Learning
  • Info Pelatihan Mahasiswa
  • Info Pelatihan Dosen
  • Info Semintar
  • Info Workshop

Lowongan Dosen Tetap

Silakan bergabung bersama kami untuk berkarier menjadi DOSEN. Informasi selengkapnya, silakan buka website http://kepegawaian.untagsmg.ac.id.

Berita Terbaru

Kunjungan web

Hari iniHari ini43
KemarinKemarin1910
TotalTotal120878

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Mahfudz Ali: Ada Upaya Melemahkan Gerakan Antikorupsi

Muncul rencana merevisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang dinilai bakal melemahkan komisi antirasuah itu. Muncul pula keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemeriksaan dalam kasus korupsi yang makin birokratis jika berkait dengan kebijakan dan penyerapan anggaran oleh pemimpin daerah. Juga dalam pemeriksaan anggota parlemen dan kemungkinan pemberian pengampunan pada para koruptor. Bagaimana sebenarnya kecenderungan gerakan antikorupsi di negeri ini? Berikut perbincangan dengan ketua Pusat Studi Antikorupsi Untag Semarang, Dr Mahfudz Ali SH MSi.

Apakah bisa disebut dalam perkembangan terkini terjadi pelemahan dalam gerakan pemberantasan korupsi? Saya berpendapat Indonesia dalam kondisi darurat korupsi. Terjadi upaya menggerogoti uang negara dengan sangat terbuka, berjamaah, sistematis, dan mengingkari akal sehat.

Nalar kita diarahkan seakan-akan bersedia memaklumi kejahatan yang berisiko menghancurkan republik ini. Sesungguhnya mereka yang suka memakan harta haram itu memang menginginkan pelemahan pemberantasan korupsi.

 

Siapa mereka? Ya politikus busuk, pengusaha hitam, dan pejabat kotor. Apa yang jadi penyebab? Penyebabnya keserakahan, menumpuk kekayaan secara keliru. Kemudian, kekuasaan dijadikan alat memanipulasi banyak kepentingan.

Bila negara ini zero korupsi, saya yakin pendidikan gratis hingga sarjana akan dinikmati semua lapisan masyarakat. Namun ternyata semua serbamahal. Negeri yang oleh para leluhur digambarkan gemah ripah loh jinawi ini, seperti tak lagi memberikan harapan. Kenapa muncul kecenderungan seperti itu? Kita sedemikian mengabaikan kejujuran. Orang lebih suka menghalalkan segala cara.

Padahal, semua ingat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah amanat reformasi. Kuatkan kembali ingatan kolektif kita tentang keinginan itu. Reformasi yang juga lahir diiringi darah, air mata, dan ambruknya rezim yang meninggalkan utang bertumpuk, sebenarnya masih mengisyaratkan peluang.

Paling tidak dengan kelahiran anak kandungnya yang mewarisi semangat pemberantasan korupsi. Salah satu anak kandung reformasi adalah KPK. Prestasinya bagus, mendobrak pagar kukuh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui lembaga itu juga tidak ada orang yang berkesan sakti.

Kejahatan bupati, gubernur, jenderal, politikus, hingga menteri terungkap. Bagaimana seyogianya menyikapi kecenderungan dalam gerakan antikorupsi tersebut? Kita lawan pelemahan pemberantasan korupsi. Apa pun alasannya. Sebab, itu menyuburkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi mempertaruhkan masa depan bangsa. Praktik kotor itu menghancurkan semua sendi kehidupan warga.

Apakah kita ingin negara yang kita cintai hancur lebur? Apa langkah yang seharusnya diambil semua pemangku kepentingan untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi? Seharusnya semua pihak sadar, negara ini darurat korupsi. Begitu rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bergulir, saya dan kawan-kawan turun ke jalan.

Kami suarakan sikap melawan agitasi pelemahan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami ingin semua pihak bersikap serupa. Apabila menjadi rektor, pasti saya ajak mahasiswa ramairamai menyuarakan sikap moral. Sikap tegas kita berdampak besar sekarang dan untuk generasi masa depan Indonesia.

UU KPK juga masih sangat ideal. UU itu belum perlu direvisi. Apa dan bagaimana mengaktualisasikan peran signifikan para akademisi hukum? Saya merasa sikap akademisi dan perguruan tinggi sudah jelas. Kampus yang merupakan area jernih serta bebas nilai pasti akan melawan semua bentuk pengerdilan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sikap kampus sudah tidak diragukan. Pada masa awal reformasi 1997, bukankah juga mahasiswa yang meminta enyah korupsi, kolusi, dan nepotisme dari bumi pertiwi? Mereka bergandeng tangan berdarah-darah. Bagaimana pula seyogianya membangun gerakan pencegahan korupsi? Kampus tanpa ketinggalan menerapkan kurikulum perkuliahan antikorupsi.

Para dosen, termasuk saya, sepakat secara masif mengingatkan bahaya laten korupsi melalui perkuliahan. Kami membangun dengan baik penyadaran bahwa korupsi adalah penyakit yang membunuh pelan-pelan bangsa ini. Banyak perguruan tinggi bahkan akhirnya membangun pusat kajian atau pusat studi korupsi.

Itu semacam gerakan moral melawan kemerebakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang belum benar-benar hilang. Pertanyaannya, mengapa justru ada yang tega membuat kebijakan berseberangan keinginan luhur masyarakat? Faktanya, keinginan pemberantasan korupsi malah dilemahkan. Dari mana dan dengan cara apa pencegahan korupsi bisa dilakukan secara efektif? Ya, tentu dari diri kita masing- masing untuk senantiasa berbuat jujur.

Dulu, ketika masih banyak pemimpin negeri ini hidup sederhana, korupsi tak semerebak sekarang. Artinya, butuh pula keteladanan dari atas. Kemudian, bagaimana upaya bersama memperkuat pemberantasan korupsi. Bukan malah memperlemah seperti wacana yang digulirkan saat ini. Saya mendorong Presiden Joko Widodo tegas.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya, begitu keinginan semacam itu bergulir tegas ditolak. Presiden SBY bahkan berpendapat, kurang tepat membicarakan revisi undang-undang antikorupsi saat itu. Contoh seperti itu mungkin bisa dilakukan pemerintah dewasa ini.

SBY pun terang-terangan mendukung kebijakan Kejaksaan Agung yang mengeluarkan kebijakan deponering ketika komisioner KPK Bibid Samad dan Candra Hamzah dikriminalisasi untuk memperlemah lembaga antirasuah. Deponering adalah sikap mengesampingkan perkara yang membelit pemimpin KPK demi kepentingan yang luas berkenaan dengan upaya pengamanan dan penyelamatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisioner KPK saat digugat balik salah satu terpidana korupsi. Untung, ketika itu semua kompak, pejabat negara dan rakyat jelata menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan indikasi kriminalisasi pemimpin KPK. Kenapa sikap kita juga tidak serupa saat momentum yang sama nyaris terulang?

(Suara Merdeka)

Web Fakultas/Jurusan/Program Pasca Sarjana