Selamat Datang di Website Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Di Indonesia, korupsi masih merajarela, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Hal itu disebabkan masih lemahnya penegakan hukum, kualitas SDM yang kurang mumpuni, lemahnya koordinasi, serta sering terjadi tindakan korupsi dalam menangani kasus korupsi itu sendiri.
Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom lll/5 Siliwangi) Letkol CPM Harjono Pamungkas Putro, SH. MH telah meraih gelar doktor bidang ilmu hukum saat mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang digelar oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum Untag Semarang, belum lama ini.
Perlu ada reformulasi atas regulasi yang ada pada Undang Undang Perpajakan, khususnya yang mengatur Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini didasari adanya anggapan bahwa Notaris/PPAT sebagai Pengusaha, karena ada regulasi dalam UU Pertambahan Nilai tentang difinisi "Pengusaha" dan "Pengusaha Kena Pajak" serta regulasi dalam PMK No. 197/PMK.03/2013 yang menyebutkan bahwa pengusaha dengan penjualan (omzet) lebih dari Rp. 4,8 Milyar setahun wajib berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.
Sukini, S.ST, MHKes. dosen kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Semarang telah meraih gelar doktor, setelah sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Grobogan, Temanggung dan Banjarnegara. Dari hasil penelitiannya telah ditemukan adanya penyebaran dokter gigi di Puskesmas didaerah tersebut yang tidak merata, sehingga dalam pelayanannya ditangani oleh terapis gigi dan mulut. Pendelegasian kepada terapis gigi dan mulut untuk melakukan pelayanan diluar kompetensi (extra role) diberikan secara lisan, maka apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang rawan terhadap tuntutan hukum.
Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang mengemban nilai nilai luhur Pancasila, secara historis dan yuridis telah mengalami dinamika pasang surut, oleh karena itu perlu ada penguatan kelembagaan BPIP sebagai lembaga utama, yaitu kelembagaan yang diperintahkan langsung oleh konstitusi, sehingga kelembagaan ini relatif lebih jelas kedudukannya daripada lembaga negara yang dibentuk dengan peraturan perundang undangan dibawah undang undang.
Permasalahan kesehatan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri adalah masalah ketidaksuburan yang menyebabkan kehamilan sulit terjadi. Dalam dunia kedokteran, penanganan ketidaksuburan dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah pelayanan teknologi reproduksi berbantu (bayi tabung). Namun di Indonesia pelayanan teknologi reproduksi berbantu dalam upaya memperoleh keturunan belum memadai.
Jl. Pawiyatan Luhur , Bendan Dhuwur, Semarang – 50233
Telp. (024) 8441771
Fax. (024) 8441771
Website : untagsmg.ac.id
Email : untag@untagsmg.ac.id
