Salah satu dosen Fakultas Hukum Untag Semarang Purwanto, S.H., M.Si. telah meraih gelar doktor usai mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang digelar oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Untag Semarang, baru baru ini.

Hits: 1223

Read more ...

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah pemilihan, hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat penting. Eksekutif bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan, sedangkan legislatif berperan menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program.

Hits: 873

Read more ...

Putusan Hakim seringkali dinilai terjadi kesenjangan atau sering disebut disparitas pemidanaan, kata La Ode Faiki, S.Pd., M.H yang merupakan dosen Universitas Ibnu Sina (UIS) Batam, yang dalam disertasinya telah dinyatakan bahwa disparitas pemidanaan ini salah satu penyebabnya karena besarnya kewenangan Hakim yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang untuk mengadili suatu kasus.

Hits: 865

Read more ...

Dengan mengupas polemik tentang pembatalan  akta wasiat oleh hakim, yang kemudianditeliti dan disusun secara sistematis dalam disertasinya yang berjudul “Kewenangan Hakim Dalam Membatalkan Akta Wasiat yang Berkeadilan”, telah menghantarkan Liany Dewi Sanjoto, S.H., Sp.N., M.H. meraih gelar doktor bidang ilmu hukum, setelah dinyatakan lulus pada sidang ujian terbuka promosi doktor yang digelar oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, belum lama ini.

Hits: 1091

Read more ...

Perkawinan usia dini selalu menjadi tantangan bagi negara karena dalam banyak kasus kesejahteraan anak menjadi terabaikan, seperti hilangnya hak pendidikan dan dampak negatif terhadap kesehatan. Namun demikian, sekalipun sudah dilakukan perubahan dalam undang undangnya, tetapi regulasi dispensasi perkawinan usia dini di Indonesia saat ini dinilai masih belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi anak, sehingga perlu ada penguatan pada regulasi tersebut agar ada keadilan dan kesejahteraan bagi mereka.

Hits: 770

Read more ...

Disinyalir, residivisme narapidana terorisme perlu mendapatkan perhatian karena lebih dari 100 narapidana dibebaskan setiap tahunnya, kata Kolonel TNI AD Fajar Purwawidada, SS, MH, MSc. MTh (Han) dalam penelitian disertasinya yang berjudul “Formulasi Kebijakan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Menuju Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan" yang dibimbing oleh Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum (promotor) dan Dr. Mashari, S.H., M.Hum (co-promotor).

Hits: 774

Read more ...