Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri dalam rangka pengawasan horisontal yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 untuk memeriksa dan mengadili: tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Di Indonesia, korupsi masih merajarela, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Hal itu disebabkan masih lemahnya penegakan hukum, kualitas SDM yang kurang mumpuni, lemahnya koordinasi, serta sering terjadi tindakan korupsi dalam menangani kasus korupsi itu sendiri.
Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom lll/5 Siliwangi) Letkol CPM Harjono Pamungkas Putro, SH. MH telah meraih gelar doktor bidang ilmu hukum saat mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang digelar oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum Untag Semarang, belum lama ini.
Indonesia adalah negara demokrasi dengan ditandai dengan diselenggarakannya pemilihan umum (umum) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada setiap pergantian pemerintahan. Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 sangat rumit karena dibarengi dengan maraknya pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Akibat hal itu, muncul kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya penurunan kualitas Pilkada dan berkurangnya partisipasi masyarakat.
Sukini, S.ST, MHKes. dosen kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Semarang telah meraih gelar doktor, setelah sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Grobogan, Temanggung dan Banjarnegara. Dari hasil penelitiannya telah ditemukan adanya penyebaran dokter gigi di Puskesmas didaerah tersebut yang tidak merata, sehingga dalam pelayanannya ditangani oleh terapis gigi dan mulut. Pendelegasian kepada terapis gigi dan mulut untuk melakukan pelayanan diluar kompetensi (extra role) diberikan secara lisan, maka apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang rawan terhadap tuntutan hukum.
Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang mengemban nilai nilai luhur Pancasila, secara historis dan yuridis telah mengalami dinamika pasang surut, oleh karena itu perlu ada penguatan kelembagaan BPIP sebagai lembaga utama, yaitu kelembagaan yang diperintahkan langsung oleh konstitusi, sehingga kelembagaan ini relatif lebih jelas kedudukannya daripada lembaga negara yang dibentuk dengan peraturan perundang undangan dibawah undang undang.
Jl. Pawiyatan Luhur , Bendan Dhuwur, Semarang – 50233
Telp. (024) 8441771
Fax. (024) 8441771
Website : untagsmg.ac.id
Email : [email protected]
